RAHMAT DARI PERBEDAAN: Test Case Kedewasaan Beragama

Pada tahun ini, terjadi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal pada masyarakat Islam di Indoneisa. Akan tetapi, kejadian serupa bukan satu atau dua kali terjadi, yang disebabkan perbedaan penggunaan cara antara yang mendahulukan hisab dan rukyat. Sulit untuk menentukan mana yang (paling) benar, karena pada akhirnya tidak bisa dipersalahkan, sebab penilaian terhadap kedua cara tersebut pada akhirnya akan sampai pada kesimpulan yang berbeda juga. Yang paling penting dikedepankan adalah sikap saling menghargai, menghormati dan memaklumi setiap perberdaan. Umat Islam di Indonesia, dikenal sebagai umat Islam terbesar di Dunia, maka wajar kalau Indonesia menjadi “sarang” bagi lahirnya perbedaan. Hal demikian seharusnya menjadi permakluman semua orang, Umat Islam. Karena, bukankah cara apa pun yang ditempuh dengan konsekwensi keberbedaan kesimpulan, semuan orang atau kelompok agama pada awal dan ujungnya berpijak pada tujuan yang sama, yaitu ketakwaan kepada Allah demi mencapai keridlaan Allah.Dengan demikian bagi umat Islam, perbedaan pendapat bukan alasan yang kuat untuk terjadinya perpecahan dan saling mempersalahkan. Masyarakat Islam Indonesia kini telah banyak belajar berhadapan dengan dan mengalami perbedaan-perbedaan tersebut. Biasanya, perbedaan baru mencuat menjadi pertentangan dan perpecahan dalam masyarakat tatkala terdapat campur tangan politik antar golongan di dalamnya.

Pada tataran sosiologis, inti dasar beragama adalah taklid. Term yang secara sosiologis dipahami bahwa sekelompok agama hanya akan mengikuti fatwa pemimpin atau dewan pakar setiap kelompok agamanya. Dewan fatwa yang dikenal dengan marja’i taqlid. Tidak terkecuali apakah kelompok yang dinamakan modernis atau pun tradisionalis. Dan secara individual pemilihan fatwa dan kelompok agama mana pun yang diikuti seseorang merupakan persoalan yang sangat pribadi. Karena, hal tersebut menyangkut aspek kepercayaan individu atas kelompoknya (untuk tidak mengatakan bahwa hal tersebut merupakan persoalan imani). Hal ini tampak pada adanya kecenderungan “emosional” dalam pemilihan tersebut. Dengan demikian, pada tataran masyarakat penganut paham agama tidak akan pernah terjadi kebingungan yang dikarenakan oleh munculnya fatwa yang berbeda dari kelompok agama yang berbeda. Sebagai contoh berkenaan dengan penetapan tanggal 1 Syawal tahun ini, kelompok masyarakat NU tidak akan pernah merasa bingung ketika berhadapan dengan fatwa Muhammadiyah yang berbeda, demikian juga sebaliknya. Karena, baik masyarakat NU maupun Muhamadiyah memiliki “lembaga” yang dihormati dan dianggap memiliki otoritas oleh masyakatnya pengikutnya untuk menentukan fatwa-fatwa keagamaannya. Kalau pun terdapat kebingungan dalam masyarakat, jangan-jangan, karena adanya campur tangan pemerintah yang ikut menentukan hal tersebut.

Pemerintah yang seyogyanya mengayomi dan menjembatani perbedaan-perbedaan pendapat di lingkungan kelompok masyarakat agamanya, alih-alih malah ikut pula mengambil bagian dalam perbeedaan tersebut. Kenapa tidak, ketika berhadapan dengan fenomena perbedaan pemahaman keagamaan, seperti pada kasus penetapan 1 Syawal, sebaiknya pemerintah mengambil sikap menyerahkan persoalan tersebut kepada pilihan masing-masing kelompok agama yang ada. Karena penyamaan (pemaksaan) secara formal (karena anjuran atau keputusan pemerintah pasti sarat dengan nuansa politis dan sering dipolitisir) tidak akan pernah menyelesaiakan masalah. Jangan-jangan malah menjadi akar bagi lahirnya masalah baru. Toh, pada akhirnya setiap kelompok masyarakat beragama hanya akan mengikuti lembaga otoritatif pada setiap induk (“madzhab“) kelompok agamanya, bukan pemerintah. Keputusan pemerintah berkenaan dengan hal tersebut, penentuan 1 Syawal, hanya diperlukan dalam penentuan hari libur Nasional. Bila demikian masalahanya menjadi sangat “sederhana”.

Hal yang paling dikhawatirkan yang disebabkan campur tangan aktif pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan khususnya yang berkenaan dengan persoalan ritual keagamaan, adalah terjadinya proses politisasi, yang dianggap bahwa pemertintah hanya “berpihak” pada suatu kelompok agama tertentu. Dan bila hal ini terjadi, maka sulit untuk dipersalahkan bila kelompok masyarakat agama tertentu merasa tidak puas dengan keberpihakan pemerintah tersebut. Dan itu, secara politis, akan merugikan siapa pun, termasuk pemerintah sendiri.

Perbedaan penyelenggaraan Hari Raya I’dul Fitri kali ini, tampak tidak menimbulkan gejolak apa pun, diantara sesama pemeluk agama Islam. Mereka dapat dapat menjalankan “perayaan” Hari Raya I’dul Fitri dengan tenang dan khusu. Masyarakat Islam Indonesia kini telah lebih dewasa dalam beragama, setelah setiap hari digerus dan ditempa oleh sejumlah perbedaan, baik antara sesama umat Islam, maupun dengan umat beragama lainnya. Sebagai mayoritas, umat Islam Indonesia dituntut untuk menjadi pelindung umat beragama lain yang minoritas. Kondisi yang sama yang terjadi pada masa Rasulullah di Madinah. Untuk melakukan peran tersebut, umat Islam dituntut untuk bisa menghormati dan memaklumi perbedaan-perbedaan, yang tidak sedikit, di kalangan umat Islam sendiri. Dan, dengan moment perbedaan I’dul Fitri kali ini, umat Islam telah secara nyata memperlihatkan sikap dewasa tersebut.

Organisasi keagamaan seperti Nu dan Muhammadiyah serta organanisasi sejenis pada awlnya tidak didirikan sebagai organisasi politik untuk berhadapan dengan sesama umat Islam, akan tetapi sebagai lembaga dakwan dan pendidikan keagamaan. Kekayaan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam selama ini, terjadi lebih karena adanya kepentingan politis yang telah menjadikannya sebagai akar perpecahan. Hal tersebut tampak pada kenyataan bahwa perpecahan di kalangan umat Islam muncul bersamaan dengan gerakan politik keagamaan pada masa pra-kemerdekaaan, sebagai upaya melepaskan diri dari kolonialisme Belanda. Dan, menemukan bentuknya pada masa proklamasi dan sesudahnya. Selanjutnya pada masa reformasi, ketika setiap elite dari kelompok agama merasa memiliki peluang besar untuk berperan secara aktif dalam kancah politik, menjadikan komunitas kelompoknya sebagai aset politik. Kelompok agama, pada saat itu dan untuk kepentingan itu, dipertaruhkan sebagai aset politik, dengan menjadikan emosi kelompok agama sebagai kekuatannya.Masyarakat agama telah menjadi “korban” hasrat dari segelintir orang. Kini, radikalisme agama menjadi wacana “menarik”. Radikalisme agama yang terlahir dari hasrat politik segelintir elite kelompok masyarakat agama, bukan dari masyarakat agama itu sendiri. Masyarakat agama mana pun, baru bisa melakukan peran politiknya apabila telah tumbuh kedewasaan beragama, salah satunya kedewasaan untuk menerima perbedaan. Sehingga, kultur dan mental politik betul-betul mencerminkan ruh agamanya, bukan radikalisme buta.

Setelah satu bulan penuh, seluruh umat Islam di Indonesia menempa diri untuk bersabar, menahan diri, mawas diri dan menemukan dirinya selama Bulan Ramadhan, memang sudah semestinya menjadi manusia-manusia yang mampu melihat dan menyadari perbedaan di antara sesama manusia sebagai kenyataan yang harus dihadapinya. Kesadaran untuk memberi dan menemukan makna dan hikmah di balik perbedaan-perbedaan tersebut. Untuk itu semua memang diperlukan kesabaran yang tidak sedikit. Perbedaan bukan ada sebagai suatu kebetulan, akan tetapi ada karena memang dikehendaki oleh Allah. Terlalu banyak Allah mengisyaraktkan akan kehendaknya tersebut. Kehendak yang teraktualisasi dalam bentuk perbedaan suku bangsa dan bahasa. Perbedaan yang semestinya menjadi jembatan bagi lahirnya upaya saling mengenal dan silaturahmi, bukannya perpecahan dan saling mengolok-olokan serta saling merendahkan. Perbedaan pendapat pun, mestinya lebih disadari sebagai rahmat, dan bukannya laknat.

Perbedaan dalam paradigma Islam, merupakan wacana efistemologis yang lebih merupakan suatu proseses menuju kalimatun sawa. Dan di sisi lain, perbedaan juga secara teologis merupakan penampakan Allah sebagai dzat Yang Maha Agung. Sebagai sebuah proses, perbedaan pendapat akan menjadi kekuatan dialektis yang apabila disikapi secara positif akan menjadi gemuk bagi lahirnya gagasan yang lebih memperkaya khazanah pengetahuan. Kaya dengan sejumlah alternatif metodologis dengan tanpa adanya sikap pemutlakan terhadap suatu metode tertentu, karena terlahir dari pengalaman dan perenungan yang beragam.

Bagi masyarakat Islam Indonesia, kekayaan akan kelompok masyarakat beragama dengan beragam pemahaman semestinya menjadi alternatif bagi penyelesaian sejumlah persoalan yang dihadapinya. Karena, tentunya setiap kelompok masyarakat agama memiliki cara yang khas untuk setiap persoalan yang berbeda. Bila demikian, keberbedaan atau pluralitas pemahaman dan pengalaman keagamaan pada akhirnya akan menjadi benteng paling kokoh dalam menahan terpaan krisis apa pun yang dialaminya. Bukan malah menjadi benalu yang memperlemah dan menggerogoti pertahamanan dan kekebalan masyarakatnya. Banyak hal yang bisa dipelajari dari apa yang dialami dan dilakukan satu kelompok agama oleh kelompok agama lainnya tanpa merasa risih.

Potensi tersebut bisa muncul tentunya bila setiap kelompok masyarakat beragama tidak mengkalim dirinya sebagai kelompok yang paling istimewa atau lebih baik dan lebih benar dari kelompok lainnya. Bila umat Islam yakin bahwa diantara sesama muslim adalah bersaudara dan ibarat satu bangunan yang satu bagian memperkokoh bagian yang lainnya, maka tidak akan ada klaim diri sebgaai yang paling baik. Karena, bukankah tidak ada bangunan yang terdiri dari unsur yang sama? Seperti juga halnya dengan pemahaman keagamaan, keseragaman justru memperlihatkan hilangnya dinamika dan miskinnya pengalaman yang telah dilaluinya. Bila menggunakan analisis Filsafat Proses Whitehead, Umat Islam (Indonesia), ibarat suatu entetitas aktual yang terbentuk dari berbagai macam ragam pembentuknya, datum. Dan setelah mencapai suatu kepenuhan (satisfaction) ia akan kembali menjadi datumdatum atau unsur-unsur kecil yang kemudian akan kembali membentuk suatu satuan aktual yang lebih sempurna. Hal tersebut terus berlanjut tanpa henti. Seperti ketika Islam ditinggalkan Rasulullah sebagai sebuah entitas aktual, pada akhirnya mewujud kembali dalam datum-datum yang setiap bagiannya dilingkupi oleh persoalan-persoalan yang lebih rumit. Bahkan lebih rumit dari apa yang pernah dialami oleh umat Islam semasa Rasulullah. Dengan demikian setiap kelompok masyarakat dalam suatu masa dengan sejumlah persoalan yang dialami dan dihadapinya merupakan sumber daya (a potential) untuk suatu proses menjadi (be coming) satu satuan aktual baru yang lebih baik.

Masyarakat Islam Indonedonesia dengan sejumlah perbedaannya adalah suatu rahmat yang menjadi kekuatan potensial bagi terlahirnya suatu masyarakat baru, yang lebih baik. Insya Allah.

________

Ahmad Gibson Al-Bustomi

Penulis: Dosen Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Dajti Bandung. Ketua Divisi Haji Hasan Mustapa Society Yaysan Pasamoan Sophia Bandung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s