UN-Phobia: Represi Psikologis dalam Ujian Nasional

Ahmad Gibson al-Bustomi

http://iwanbinanto.wordpress.com

Konon, persoalan ini muncul terutama sejak EBTANAS digantikan oleh UAN/UN. Selama diberlakukan UN/UAN terjadi perubahan-perubahan peraturan yang semakin lama semakin memberatkan siswa dan menambah ketegangan dan sikap prustasi di kalangan siswa. Mulai dari batas nilai minimal kelulusan (passing-grade) dan rata-rata nilai kelulusan yang semakin tinggi, penambahan mata pelajaran yang diujikan dalam UN dan proses serta mekanisme perbaikan serta ujian persamaan yang harus ditempuh oleh siswa yang tidak lulus UN.

Terdapat paling tidak dua sikap yang muncul dalam situasi represif tersebut. Pertama, sikap positif dan pro-aktif dari semua pihak, baik siswa, guru (dengan seluruh unsur di sekolah) demikian pula orang tua. Pihak siswa mempersiapkan dirinya dengan berupaya meningkatkan penguasaan materi pelajaran yang akan diujikan. Demikian juga pihak guru dan pihak sekolah, yaitu dengan mengadakan berbagai kegiatan yang memberikan kemungkinan bagi peningkatan penguasaan siswa terhadap matapelajaran yang akan diujikan dalam UN, baik dalam bentuk pemadatan maupun Test Uji Coba (TUC). Sedangkan para orang tua berupaya membimbing anak-anak mereka di rumah serta memberikan dorongan dan dukungan dengan berbagai cara. Ketegangan-ketegangan yang terlahir dari kekhawatiran yang memuncak yang dikarenakan adanya kenyataan serta berpijak pada informasi media yang memberitakan kegagalan-kegagalan siswa dalam menempuh UN di berbagai sekolah di seluruh pelosok Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, bahkan termasuk di dalamnya dari kelompok siswa yang berprestasi serta sekolah-sekolah paporit.

Ketegangan yang dialami para guru di setiap sekolah, khususnya guru pengajar matapelajaran yang diujikan dalam UN, disebabkan ada anggapan dalam pemikiran setiap guru bahwa kemampuan dan keberhasilan mereka mengajar sedang diuji dengan indikasi keberhasilan siswanya dalam menempuh UN. Ketegangan tersebut disebabkan oleh adanya tekanan dari Dinas Pendidikan di setiap wilayah yang mentargetkan persentase tertentu dalam kelulusan pada masing-masing sekolah di wilayahnya. Dan tentunya Dinas Pendidikan di wilayah pun tidak luput dari tekanan dan tuntutan dari instansi Pendidikan di atasnya. Mekanisme saling menekan yang sistematis yang secara sistematis pula telah melahirkan UN-pobia di kalangan siswa, para guru dan para pejabat instansi bidang pendidikan di tingkat daerah.

Untuk mengantisifasi ketegangan-ketegangan tersebut, juga sekaligus dalam mempersiapkan dalam menghadapi UN, pada umumnya dilakukan berbagai persiapan. Dimulai dari pemadatan-pemadatan dalam berbagai matapelajaran yang diujikan dalam UN, yang tidak jarang menyita perhatian pihak sekolah dan siswa sehingga ada kesan menelantarkan atau mengabaikan matapelajaran lainnya. Selain pemadatan, diadakan pula bimbingan belajar (bimbel) dan try-out dalam bentuk TUC (Test Uji Coba) baik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah (gabungan beberapa sekolah di setiap wilayah), maupun TUC Dinas Pendidikan di setiap wilayah.

Kedua, sikap negatif bahkan tidak jarang bersifat destruktif dari pihak yang terlibat langsung maupun tidak, baik individual maupun kolektif. Sejak awal tahun pelaksanaan UN, yaitu tahun 2002 dan secara khusus sejak diberlakukan UN pada tahun 2006, selalu diwarnai berita miring, baik dalam bentuk kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan, baik dalam bentuk pembocoran soal ujian atau menyebarnya jawaban UN, atau dalam bentuk kecurangan lainnya yang dari tahun ke tahun bukannya semakin berkurang malah semakin meningkat, tidak lagi bersifat perseorangan akang tetapi cenderung bersifat kolektif. Demikian juga serta sejumlah “protes” dari berbagai kalangan terhadap keberadaan UN, baik dari pihak guru, siswa bahkan pihak orang tua.

Bila melihat sikap dan kondisi represif yang diderita siswa dan pihak sekolah serta intansi (dinas) pendidikan dalam menghadapi UN, yang bahkan juga diderita oleh orang tua siswa, menjadi sangat “wajar” apabila terjadi “ketegangan kolektif”. Kondisi yang tidak mustahil melahirkan “kecurangan kolektif” (untuk tidak menyebutnya sebagai kejahatan kolektif dalam dunia pendidikan). Suatu kejahatan yang mirif dengan kejahatan korupsi yang cenderung dilakukan secara kolektif pula, kejahatan yang sangat sulit untuk dimengerti sebagai kejahatan individual.

Sikap Mendiknas yang menghimbau pihak Perguruan Tinggi untuk “menandai” dan tidak menerima siswa dari sekolah yang ditemukan terjadi kecurangan, bisa saja diartikan sebagai pengakuan terhadap adanya “kecurangan kolektif” dalam pelaksanaan UN, bukan sekedar sebagai kecurangan yang dilakukan oleh “oknum perseorangan”. Karena, kalau kecurangan itu lebih disikapi sebagai kecurangan yang dilakukan oleh oknum perseorangan, kenapa mesti sekolah yang kena getahnya? Sanksi yang tidak hanya berakibat pada pelaku kecurangan yang ditemukan secara perseorangan, akan tetapi berakibat pada nama baik dan masa depan sekolah serta siswa sekolah tersebut secara keseluruhan. Himbauan Mendiknas ini, alih-alih menyelesaikan sejumlah persoalan diseputar pelaksanaan UN, tidak mustahil malah melahirkan persoalan baru yang lebih rumit. Degan demikian, prioritas dari momentum UN seperti yang dikemukan oleh Mendiknas, yaitu “bahwa pelaksanaan ujian nasional tidak mementingkan target berapa siswa yang lulus maupun yang tidak lulus. Dia menuturkan, yang terpenting dan menjadi prioritas adalah kejujuran dari peserta ujian, guru, penyelenggara ujian, pengawas, dinas pendidikan, dan orang-orang dari Depdiknas sendiri” (HU-PR: KI SUPRIYOKO, 27/4/2008), merupakan pikiran utopis yang tidak akan pernah menemukan pijakannya. Dan apa dasar pemikiran bahwa lulus dan tidak lulus dalam UN itu tidak penting? Pemikiran itu mungkin hanya berlaku dan hidup dalam pikiran seseorang yang tidak akan pernah lagi mengikuti UN, seperti halnya seorang Menteri.

Beberapa malam yang lalu, dalam sebuah acara TV swasta yang rutin mengadakan acara pemilihan berita untuk ditayangkan, ada seorang ibu rumah tangga yang memilih berita tentang kecurangan dalam pelaksanaan UN (membocorkan soal dan jawaban) yang dilakukan beberapa orang guru, ibu itu berkomentar terhadap pertanyaan pembawa acara tentang opini si ibu terhadap sangsi yang akan diberikan pada guru-guru tersebut, juga terhadap himbauan Mendiknas terhadap pelaku kecurangan tersebut. Jawaban si Ibu itu sungguh mengejutkan, tapi juga sangat bisa dipahami dalam kontek dimana kondisi ketegangan kolektif itu terjadi. Si ibu berpendapat bahwa, guru itu tidak boleh diberi sangsi apa pun, dan harus dibebaskan. Ada kesan yang bisa ditangkap dalam acara tersebut, bahwa si ibu tersebut menganggap guru yang melakukan kecurangan tersebut sebagai “pahlawan”. Guru itu beralih wajah di hadapan si ibu itu menjadi Rabin Hood, si maling budiman. Sikap si ibu itu, bukan mustahil juga mewakili sikap dari ibu-ibu yang lain serta siswa dan para guru, bahkan pejabat dinas di setiap wilayah.

Problematika psikologis yang menggejala di kalangan siswa dan insan pendidikan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan UN bukanlah masalah yang bisa dianggap anging lalu. Hal ini harus mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, khususnya dari Depdiknas, dan secara khusus dari Mendiknas. Di sekolah-sekolah dasar dan menengah hanya diajarkan sejumlah matapelajaran yang besifat kognitif (terutama hapalan) dan keterampilan-keterampilan praktis, tidak ada pelajaran bagaimana menghadapi problematika psikologis yang demikian menekan, seperti menghadapi UN. Pendidikan mental, seperti pendidikan agama, harus diakui tak lebih dari pengajaran yang bersifat hapalan, paling jauh hanya pemahaman-pemahan kognitif yang sulit diharapkan mampu membentuk mental baja untuk menghadapi trauma dari tekanan-tekanan psikologis sejenis itu. Bila guru dan orang tua murid, dengan jenis ketegangan yang memang mungkin berbda, mengalami kondisi yang cukup tertekan secara psikologis, sulit dibayangkan apa yang terjadi dengan siswa? Selain kondisi psikologis dan jiwanya yang masih labil, tidak sekokoh orang dewasa semisal guru dan orang tua mereka, harus pula berhadapan dengan tekanan-tekanan lingkungan sosial serta tekanan UN yang menjadi penentu masa depan hidupnya.

Refresi dari masyarakat dan keluarga terhada siswa yang tidak lulus UN menimbulkan rasa malu, rendah diri dan bayang-bayang suram masa depan merupakan represi psikologis yang bisa melahirkan gejala traumatik. Taruma dalam menghadapi dan menjalani dunia serta proses pendidikan. Dari phobia menghadapi UN bukan mustahil merebak menjadi phobia terhadap sekolah dan apa pun yang berhubungan dengan sekolah. Bila demikian, masih relevankan untuk mengatakan bahwa lulus dan tidak lulusnya seorang siswa dalam mengikuti UN dianggap tidak penting?

—–

Penulis: Praktisi bidang Pendidikan tinggal di Bandung

Gambar, Sumber: Sumber: http://iwanbinanto.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s